Menyontek dalam Ujian Nasional

Oleh: Rai Yuk (Financial Deputy of Basic Foundation)

Adalah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa menyontek adalah hal yang amat lumrah dilakukan, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa. Pekerjaan yang dinamakan menyontek ini dalam Bahasa Inggris mempunyai padanan kata “cheat” atau “cheating”. Mungkin dalam Bahasa Indonesia dapat pula disepadankan dengan kata menyadur, mengkopi, atau sebagainya. Walaupun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata yang berasal dari kata dasar “sontek” ini mempunyai beberapa arti yaitu 1. menggocoh (dengan sentuhan ringan); mencukil(bola dsb) dengan ujung kaki, 2. mengutip (tulisan dsb) sebagaimana aslinya; menjiplak.

Namun dalam kenyataannya penggunaan maknanya meluas. Menyontek yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah menyontek yang memiliki arti nomor dua dalam pengertian menurut KBBI di atas. Namun, makna dari menyontek tak hanya merujuk pada kegiatan menjiplak seperti aslinya seperti dikatakan dalam KBBI tersebut, akan tetapi juga mengarah pada suatu pekerjaan yanag tidak jujur atau tidak yang dilakukan baik secara fisiknya ataupun esensinya. Misalnya, dalam suatu ulangan atau test, kegiatan di mana perilaku menyontek banyak dilakukan, menyontek bukan hanya mengarah pada orang yang menjiplak dari buku mengenai jawaban dari apa yang menjadi soal, akan tetapi mengarah pula pada kegiatan menanyakan jawaban kepada orang lain atau baik sebelum ataupun ketika test berlangsung. Mengapa penulis bisa mengatakan sebelum test berlangsung? Karena, dengan sudah begitu canggihnya sistem mencontek itu, jawaban bisa didapat sebelum tes dimulai, berupa bocoran, misalnya.

Amoral

Namun, menyontek mempunyai nilai rasa yang lebih greget menyangkut tingkat amoralnya. Dapat dikatakan bahwa menyontek lebih mengarah kepada tindakan tidak jujur sehingga dapat dimasukan kepada tindakan yang amoral dan dapat merusak nilai-nilai budaya serta kepribadian yang baik. Menyontek dalam arti luas ini merujuk pada pekerjaan yang sangat indisipliner, amoral, dan bukan merupakan suatu tindakan yang terpuji, bahkan amat tercela yang dapat pula merusak masa depan generasi muda bahkan masa depan bangsa dan negara sehubungan generasi muda adalah generasi penerus bangsa di masa depan.

Hal inilah yang harus menjadi pertimbangan kita untuk bersamaa-sama melakukan tindakan baik secara persuasive ataupun coersive untuk menghentikannya. Mau jadi apa generasi masa yang akan datang apabila mereka dihasilkan dan dibentuk serta berhasil dari cara yang tidak baik, tidak jujur, dan amoral? Lebih jauhnya akan bagaimanakah hancurnya bangsa dan negara ini jika di masa depan dikelola oleh orang-orang yang sudah tidak jujur dimulai ketika mereka berada di bangku sekolah? Secara logika, apabila ketika menempuh pendidikan mereka sudah tak jujur, besar kemungkinan di dunia kerja pun tak akan lebih jujur, bahkan mungkin lebih menjadi dikarenakan tingkat kemahiran menyontek yang telah begitu terasah. Sehingga bukan hal yang tidak mungkin, para koruptor itu adalah produk dari para pelajar penyontek ini.

Budaya

Menyontek, dalam beberapa tulisan yang pernah penulis temui dirangkai dengan kata budaya, sehingga kurang lebih penulisannya menjadi “budaya menyontek”. Sebagai contoh, penulis menemui kalimat seperti “Budaya menyontek sepertinya sudah menjadi hal biasa yang dapat ditemui di lingkungan sekolah” atau ” Sepertinya menyontek sudah menjadi budaya yang berkembang pesat di masyarakat sehingga seolah sudah menjadi budaya”.

Namun menurut penulis, merangkaikan kata menyontek dengan kata budaya baik dalam rangkaian frase ataupun dalam bentuk kalimat yang mengarah kepada pemaknaan bahwa menyontek itu adalah budaya. Hal yang penulis tidak setujui adalah karena budaya merujuk kepada pengertian hasil dari budi, pikiran, akal (cipta, rasa, dan karsa) manusia yang berkembang menjadi suatu kebiasaan yang sukar dirubah. Sedangkan “menyontek” ini, seperti sudah penulis singgung adalah tindakan yang amoral dan tidak memerdulikan norma kesusilaan yang berkembang. Jelasnya, ketika seseorang mencontek, ia tidak menggunakan cipta, rasa, dan karsanya. Sehingga, apa yang dilakukan seorang penyontek, tidak bisa dikategorikan sebagai suatu budaya. Penulis lebih setuju apabila menyontek ini dirangkai dengan kata “kebiasaan” sehingga dapat lahir frase “kebiasaan menyontek”. Bahkan penulis lebih senang merangkai lagi dengan kata “buruk” di tengahnya sehingga menjadi frase “kebiasaan buruk menyontek”.

Ujian Nasional

Ujian nasional yang sudah di depan mata benar-benar sudah menjadi ajang unjuk kemahiran mencontek ini. Berbagai macam tata cara mencontek digunakan oleh pelajar dalam situasi ini, mulai dari cara mencontek yang konvensional/tradisional seperti membawa catatan-catatan kecil hingga cara-cara yang modern seperti lewat SMS dan sebagainya. Kendati larangan membawa handphone saat ujian telah diberlakukan pemerintah, berbagai kegiatan mencontek ala teknologi canggih lainnya tetap berkembang.

Hal yang sangat penulis khawatirkan adalah terlalu percayanya para siswa kepada kemahiran menyontek yang mereka punya. Hal ini menyebabkan mereka malas belajar. Sehingga hal yang utama yang dilakukan oleh mereka bukannya mempersiapkan diri atau menghafal materi pelajaran sebelum ujian melainkan mengatur siasat bagaimana agar mereka bisa menyontek dengan sukses.

Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Pengalaman penulis menjadi pengawas TO (try out) di salah satu sekolah membuktikan bahwa usaha siswa hanya sampai pada bagaimana caranya agar ia sukses menyontek, bukan bagaimana cara agar ia bisa menyelesaikan soal dengan baik dan benar. Jika penulis membuat persentase, maka kecil sekali perbandinga siswa yang tidak menyontek dibandingkan dengan yang tidak menyontek di waktu TO tersebut.

Kebiasaan menyontek di waktu TO tersebut sangat mempengaruhi keefekifan TO yang dimaksud. TO yang awalnya dimaksudkan untuk mengecek kesiapan siswa dan dijadikan tolak ukur untuk menyusun strategi peningkatan kompetensi dalam menghadapi ujian sesungguhnya tersebut, disalahgunakan hanya karena siswa merasa mereka akan malu jika nilai TO-nya jelek. Padahal nilai TO tidak akan berpengaruh pada nilai apa pun.

Memang, rasa malu itu tidak akan mereka rasakan ketika nilai TO mereka bagus dan memenuhi standar minimal kelulusan. Akirnya mereka terlena dengan hasil yang sebetulnya bukan murni dari kemampuan akademisnya tersebut. Mereka mungkin berfikir situasi dan kondisi ujian sebenarnya akan sama persis dengan yang terjadi di TO hingga tidak ada usaha untuk meningkatkan frekuensi belajar dan kemampuan akademik mereka. Mungkin mereka tak pernah berfikir bahwa rasa malu itu akan benar-benar terjadi ketika mereka tidak lulus ujian sebenarnya bukan ketika tidak lulus try out.

PEMUDA DAN PELAYANAN PUBLIK: Peran Besar, Rutin dan Massif Pemuda dalam Pelayanan Publik

Oleh: Rai Yuk (Financial Deputy of Basic Foundation)

Peran pemuda Indonesia tercatat manis dalam sejarah bangsa ini. Dalam setiap episode sejarah bangsa ini, para pemuda mencatatkan ‘adegan-adegan’ penentu. Selain peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menjadi penentu persatuan Indonesia, banyak adegan lain pemuda yang menjadi penentu. Katakan saja, ‘adegan nekad’ mahasiswa menculik para tokoh bangsa yakni Bung Karno, Bung Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo pada peristiwa Rengasdengklok yang menjadi penentu segera diproklamasikannya kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Contoh lainnya, ‘adegan massif dan heroik’ pemuda mahasiswa dalam menjatuhkan rezim Orde Baru tahun 1998. Terlepas dari bagaimana selanjutnya orde reformasi berjalan saat ini, peristiwa tersebut menjadi penentu perubahan sistem yang cukup besar di negara ini.
Namun, agaknya tugas pemuda dalam mengisi pembangunan belum selesai, justeru peran dituntut semakin besar, rutin dan massif. Hal ini diperlukan mengingat dalam kenyataan saat ini, rakyat kita belum benar-benar menikmati kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya. Begitu pula, rakyat belum menikmati hasil reformasi dalam arti yang sesungguhnya. Rakyat Indonesia masih banyak yang kelaparan, masih banyak yang bodoh, masih banyak yang terabaikan haknya, masih banyak yang diperas, masih banyak yang menerima perlakuan diskriminasi, dan lain sebagainya. Parahnya, hal itu terjadi ketika mereka berhadapan dengan ‘badan besar’ birokrasi yang seharusnya menjadi pelayan mereka dalam memperoleh pelayanan publik terbaik di alam kemerdekaan dan reformasi saat ini.

Pelayanan publik
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik meyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundangan-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik adalah institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen, serta badan hukum yang dibentuk untuk melaksanakan pelayanan publik. Untuk menjamin pelayanan publik dijalankan dengan baik, berdasarkan pasal 4 undang-undang tersebut, pelayanan publik harus memenuhi asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan serta keterjangkauan.
Harus dipahami bersama bahwa pelayanan publik yang berkualitas merupakan wujud dari tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alinea keempat menyebutkan bahwa salah satu tujuan bangsa ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Bahkan secara tersurat dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945, negara telah menjamin pelayanan publik seperti pasal 31 untuk masalah pendidikan, pasal 33 untuk masalah ekonomi, dan pasal 34 untuk kesejahteraan sosial dan kelompok rentan. Ketika rakyat mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, secara otomatis kesejahteraan umum yang dicita-citakan bangsa ini dapat segera terwujud.
Pelayanan publik yang berkualitas pun menjadi agenda penting dalam reformasi. Berbagai agenda reformasi yang digulirkan pada dasarnya adalah untuk dapat sesegera mungkin mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, bukan hanya dinikmati oleh kalangan tertentu yang berduit. Komitmen bersama bangsa ini untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta melakukan reformasi birokrasi tidak terlepas dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
Namun, semua upaya tersebut seperti mengawang-ngawang di angkasa nan luas dan tak pernah menyentuh tujuan yang sebenarnya. Masyarakat belum menikmati manfaat yang sebenarnya dari seluruh agenda tersebut bagi kesejahteraan diri dan keluarganya. Saat ini, masyarakat baru hanya mendapat ‘tontonan gratis’ tentang banyaknya pejabat publik yang ditangkap KPK atau ‘cuap-cuap’ para pejabat publik bahwa reformasi birokrasi tengah digulirkan. Sedangkan ketika mereka mengurus kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran anaknya atau sertifikat tanah rumahnya, mereka tetap berhadapan dengan para birokrat yang mempersulit pelayanan dengan sejumlah alasan. Lantas apakah manfaat yang mereka rasakan dari ‘agenda semu’ pemberantasan KKN dan reformasi birokrasi dalam keadaan seperti itu?

Peran pemuda
Secara umum peran serta masyarakat dalam pelayanan publik diatur oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagaimana tercantum pada pasal 39. Pasal ini menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Hal itu diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan publik. Selain itu, masyarakat dapat pula membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik.
Pemuda (termasuk mahasiswa) harus tetap konsisten pada perannya sebagai agent of change dan agent of social control. Sebagai agen perubahan, pemuda berkewajiban memulai dari dirinya untuk melek pelayanan publik, memahami hak dan kewajiban mereka dalam mendapatkan pelayanan publik serta berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan pelayanan publik dan penyusunan standar pelayanan publik. Para pemuda perlu mengawali dari diri mereka sendiri agar selanjutnya dapat menularkannya kepada masyarakat luas.
Sebagai agen kontrol sosial yang juga merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat, peran pemuda yang utama adalah menanamkan pemahaman pada masyarakat untuk mengadukan setiap maladminstrasi dalam pelayanan publik sebagaimana diatur oleh pasal 35 ayat (2) Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pengaduan/laporan ini disampaikan kepada penyelenggara pelayanan publik itu sendiri maupun kepada Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik ketika pengaduan kepada penyelenggara pelayanan tidak ditanggapi. Selain itu, pemuda harus tetap konsisten melakukan pengawasan sosial terhadap kinerja birokrasi dan penyelenggara pelayanan publik lainnya berdasarkan dengan kebijakan dan standar pelayanan publik yang ada. Hal ini tentu perlu dilakukan dengan cara-cara yang baik dan patut serta menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan serta intelektualitas.
Tidak dapat dipungkiri, peran pemuda yang dibutuhkan dalam upaya melakukan perubahan dan kontrol sosial terhadap pelayanan publik adalah sesuatu yang besar, rutin, dan massif. Hal ini dikarenakan masalah pelayanan publik merupakan masalah yang besar, rutin dan massif. Pelayanan publik dikatakan sesuatu yang besar dikarenakan dilakukan oleh sebuah ‘badan besar’ birokrasi yang terdiri dari berbagai macam intitusi. Tidak hanya itu, pelayanan publik tidak hanya dilakukan oleh birokrasi melainkan oleh penyelenggara pelayanan publik lainnya seperti BUMN dan BUMD. Selain itu, masalah pelayanan publik juga dikatakan besar karena meliputi sejumlah besar bidang kebutuhan, mulai dari pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, lingkungan, air bersih, listrik dan berbagai bidang lainnya. Hal ini memerlukan pengawasan sosial oleh sejumlah besar pemuda dengan berbagai latar belakang keahlian.
Pelayanan publik dikatakan sesuatu yang rutin karena dilakukan sepanjang waktu atau setiap hari. Contohnya: pelayanan listrik dan air bersih yang dibutuhkan setiap waktu oleh masyarakat; pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi dibutuhkan sepanjang waktu dan seumur hidup. Hal ini membutuhkan pengawasan sosial khususnya oleh pemuda secara rutin, konsisten dan terus menerus pula, tidak hanya bersifat insidental dan serta merta.
Pelayanan publik dikatakan sesuatu yang massif karena merupakan kebutuhan setiap penduduk dan warga negara Indonesia. Pelayanan publik dibutuhkan oleh setiap orang di setiap provinsi, setiap kabupaten/kota, setiap desa/kelurahan hingga setiap kepala keluarga di Indonesia. Pelayanan publik pun diperlukan oleh warga negara setiap tingkatan umur, mulai dari bayi yang baru lahir seperti pelayanan persalinan dan akta kelahiran hingga meninggal yakni pelayanan akta kematian. Bisa dibayangkan betapa massifnya pelayanan publik bagi sekitar 250 juta rakyat Indonesia. Hal ini membutuhkan pengawasan sosial yang massif pula, tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua orang melainkan dibutuhkan kepedulian dari setiap orang khususnya para pemuda di seluruh Indonesia.

Kesimpulan
Upaya untuk mewujudkan pelayanan publik terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan agenda penting yang harus mendapatkan perhatian bersama. Hal ini sangat memungkinkan karena pelayanan publik mempunyai dasar hukum yang kuat dan konstitusional. Namun demikian, pelayanan publik merupakan sesuatu yang besar, rutin dan massif sehingga diperlukan sebuah peran serta masyarakat dan upaya pengawasan sosial yang juga besar, rutin, dan massif untuk menjamin pelaksanaannya sesuai pada koridor aturan hukum yang berlaku. Pemuda (termasuk mahasiswa) sebagai agen perubahan sosial dan agen kontrol sosial mempunyai peran yang cukup strategis sebagai pelopor peran serta dan pengawas sosial terhadap pelayanan publik yang besar, rutin dan massif ini.

(Artikel pernah dimuat di Harian Banten Pos dan Radar Banten)

MASYARAKAT, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN KEPENTINGAN PENGUASA

Oleh: Rai Yuk (Financial Deputy of Basic Foundation)

 

Kesejahteraan sebuah komunitas atau masyarakat memang tergantung kepada sejauhmana upaya dan ikhtiar yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini sudah merupakan ketentuan Ilahiah sebagaimana dikatakan oleh Tuhan dalam Al-Quran dalam surat Ar-Raadu ayat 11 bahwa “…Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri…”. Upaya yang dilakukan oleh komunitas tersebut baik secara individual maupun kolektif pada akhirnya berbuah hasil adanya perubahan pada mereka. Sedikit atau banyak, baik ataupun buruk, perubahan perlahan akan terjadi. Namun demikian, kemauan mengubah tidak datang dengan sendirinya. Diperlukan adanya tenaga eksogen sebagai pemicu terjadinya sebuah gerakan pada sesuatu yang selanjutnya gerakan awal itu dimotori oleh tenaga endogen yang menjadi bahan bakar terus menerus. Seperti kemerdekaan bangsa ini yang tidak hanya dipengaruhi oleh dorongan internal melainkan juga dipicu adanya semangat nasionalisme yang berkembang di negara-negara lain di dunia .

Continue reading

UNTUK RAKYAT ATAU “BUKAN” UNTUK RAKYAT

Oleh: Ujang Giri, S.IP. (Founder and Leader Basic Foundation)

Leader Basic Foundation bersama pakar ekonomi Kwik Kian Gie

Leader Basic Foundation bersama pakar ekonomi Kwik Kian Gie

“Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat” slogan ini sangat klasik didengar, dan sudah menjadi kata sakral dalam demokrasi di Negara Indonesia, akan tetapi, slogan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dirasakan oleh rakyat saat ini, kenapa bisa dikatakan demikian? karena pada kenyataannya hanya “dari rakyat, oleh rakyat tetapi bukan untuk rakyat” hal tersebut sudah banyak dibuktikan dengan fakta yang terjadi selama ini seperti maraknya kasus-kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang ataupun tindakan-tindakan pelanggaran hukum lain yang dilakukan oleh para legislator di pusat maupun daerah bahkan Bupati dan Gubernur di daerah. Sedangkan rakyat Indonesia masih dilingkari oleh tingginya angka kemiskinan, masih tingginya tingkat pengangguran dan masih tingginya kriminalitas yang disebabkan oleh kesenjangan sosial. Kejadian ini merupakan hal penomenal yang terjadi pada bangsa Indonesia dan tentu menjadi sebuah tanggungjawab elemen masyarakat dan tanggung jawab wakil rakyat yang telah diberikan amanat untuk memajukan bangsa Indonesia kearah yang lebih baik menuju terciptanya kesejahteraan rakyat yang merata.

Pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada 9 April 2014 tentu menjadi sebuah penantian dan menjadi sebuah pengharapan rakyat Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sangat menentukan nasib bangsa ini, baik untuk kemajuan di daerah maupun pusat. Tentunya yang dipilih oleh rakyat dapat memegang amanah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Akan tetapi terkadang wakil rakyat tidak merakyat, tetapi, justru “wakil rakyat seharusnya merakyat” seperti yang sering kita dengar lantunan lagu yang dinyanyikan oleh salah satu penyanyi legendaris Indonesia. Benar, bahwa sebagai wakil rakyat yang sudah diberi amanat seharusnya merakyat dan amanah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dan merakyat disini yaitu dekat dengan rakyat dan mampu menjawab keinginan dan harapan-harapan rakyatnya. Selain itupula jangan sampai pesta demokrasi hanya dijadikan ajang pesta layaknya hajatan, khitanan, resepesi pernikahan atau pesta ulang tahun yang didalamnya terdapat hidangan ataupun hiburan sesaat. Tentu bukan itu yang kita harapkan pada penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut, tetapi mengharapkan pemilu yang benar – benar demokrasi, selain menciptakan partisipasi politik ataupun pendidikan politik yaitu rakyat langsung memilih pempimpin atau wakil rakyat, juga agar terselengaranya pemilihan yang demokratis tanpa adanya kepentingan-kepentingan elit dengan berbagai cara seperti money politic, politik trah dengan membawa garis keturunan ataupun kecurangan lain yang mengotori penyelenggaraan demokrasi tersebut. Dan harapan yang diinginkan tentunya adalah menghasilkan wakil-wakil rakyat yang totalitas dan mempunyai tanggungjawab yang tinggi dalam mengemban amanah rakyat dengan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan hukum.

Kualitas demokrasi dalam pemilu tidak hanya ditentukan oleh jadwal penyelenggaraan yang tepat sesuai jadwal KPU, anggaran yang cukup atau minimalnya jumlah konflik, tetapi juga ditentukan oleh kualitas produk politiknya. Dikatakan berkualitas jika yang dipilih adalah calon terpilih yang memiliki kualitas seorang pemimpin yang bisa mewakili keinginan rakyatnya, mampu menjalankan tugas dan fungsinya dan mampu mentaati aturan hukum. Oleh karena itu rakyat harus mampu menjadi pemilih yang cerdas. Jangan sampai demokratisasi kita dibayang – bayangi oleh dinasti politik dan kepentingan elit politik yang terus menghantui dan meracuni nilai-nilai demokrasi yang semestinya. Selain itupula dinasti politik dan kepentingan elit politik justru menyuburkan permasalahan kapitalisme kroni, birokrasi rent-seeking dan shadow state yang bisa memicu terjadinya Bad Governance. Jadilah pemilih yang cerdas sebagai bentuk mencintai dan mengharapkan perubahan Indonesia yang lebih maju.

Masyarakat Desa Jangan Dijadikan Penonton

Oleh: Ujang Giri, S.IP. (Founder and Leader Basic Foundation)

Berbicara masyarakat desa tentu pasti ada nilai budaya, dan tentu ada kearifan lokal didalamnya. Dengan demikian masyarakat desa bisa dikatakan kelompok manusia yang saling berinteraksi, saling tolong menolong, dan melakukan kegiatan pada suatu wilayah secara turun temurun dan menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokalnya. Dan tanah masyarakat desa merupakan hal penting yang sangat berharga bagi masyarakat desa karena pada dasarnya tanah selalu dijadikan kebutuhan primer (utama) dengan dimanfaatkan melalui bercocok tanam, berladang dan berkebun sebagai bentuk menjaga kelangsungan hidup. Akan tetapi terkadang tanah tersebut selalu menjadi incaran para investor (pengusaha yang menanamkan modalnya) untuk dijadikan sumber investasi atau keuntungan dengan cara mendirikan perusahaan ataupun membuat pabrik, apalagi kalau kandungan sumber daya alamnya cukup bagus seperti batu bara, emas, timah, bijih besi, batu kapur, pasir kuarsa dll. Potensi sumber alam tersebut selalu menjadi daya tarik investor untuk dimanfaatkan menjadi sebuah laba (keuntungan). Akan tetapi terkadang investor selalu mengesampingkan kearifan lokal, nilai-nilai budaya dan kelestarian lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Seperti, merusak area resapan air, merusak kawasan mata air bahkan membiarkan kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan punahnya ekosistem alam, selain itu berdampak terhadap masyarakat seperti debu, polusi, lumpur, getaran pengeboman yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan bencana alam. Kecamatan Bayah yang merupakan salah satu wilayah yang subur dan kaya sumber daya alam di Kabupaten Lebak, potensi sumber daya alamnya seperti batu bara, batu kapur, batu kaca (bahkan kandungan emaspun tidak menutup kemungkinan ada). Potensi sumber daya alam di Kecamatan Bayah tidak dapat diragukan lagi, hal ini terbukti dengan adanya sejarah Romusa oleh penjajah Jepang dan Belanda di Kecamatan Bayah, salah satunya masih adanya peninggalan kolonial pada masa itu seperti perkebunan karet dan lahan batu bara di Gunung Kembang (perbukitan dibagian selatan Kecamatan Bayah) batu baranya sampai sekarang masih ada dan dimanfaatkan oleh penambang – penambang lokal. Dan yang lebih jelas lagi potensi sumber daya alam di Kecamatan Bayah semakin menggiurkan di mata para investor terbukti dengan adanya salah satu Pabrik Semen, dengan memanfaatkan potensi batu kapur dan sumber pendukung bahan baku lainya. Dengan demikian tentu adanya dampak positif maupun dampak negatif dari pabrik tersebut. Dampak positif dari adanya pabrik semen yaitu sebagian warga masyarakat ada yang menjadi buruh pabrik, bahkan berjualan didekat area penambangan. Akan tetapi dampak negatif yang dirasakan masyarakat desa lebih luas dan tidak sebanding dengan segelintir dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Dampak negatif yang sungguh luar biasa sudah dirasakan seperti polusi dan debu dari penambangan, retaknya rumah-rumah warga disekitar penambangan akibat efek dari pengeboman batu, lumpur tanah ketika musim hujan dan terjadi kerusakan jalan nasional lintas Provinsi (Jalan Raya Bayah – Cibareno mulai dari KM 3 sampai KM 14 rusak akibat digunakan oleh kendaraan alat berat perusahaan). Selain itu ada dampak negatif yang luar biasa akibat pembebasan lahan besar-besaran dengan harga yang relatif murah. Dan ini tidak seimbang dengan keuntungan perusahaan dalam menggali potensi sumber daya alam dilahan tersebut. Lahan untuk bercocok tanam, berladang, berkebun semakin sempit karena sebagian lahan tersebut sudah dikuasai investor. Hal ini bisa memicu adanya kesenjangan sosial, kenapa bisa mengatakan demikian? Karena pada dasarnya masyarakat desa sangat ketergantungan pada tanah untuk dijadikan sebagai mata pencaharian guna melangsungkan hidupnya. Oleh karena itu perlu tindakan pemerintah salah satunya dalam memberikan kebijakan harus sesuai dengan harapan secara luas baik untuk masyarakat maupun untuk pengusaha (investor). Pemerintah harus bisa mengsinkronisasikan melalui segi tiga eksklusif agar pemerintah, pengusaha dan masyarakat bisa sejalan dengan menjunjung tinggi keadilan. Dapat saya gambarkan pola hubungan antara pemerintah, pengusaha (investor) dan masyarakat, sebagai berikut:

Gambar

Gambar diatas menjelaskan bahwa tiga komponen tersebut saling bekerjasama dan berpartisipasi dalam pembangunan maupun meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu pemerintah dalam memberikan kebijakan/keputusan tidak pandang bulu atau tidak terpengaruh oleh interpensi – interpensi lain yang dapat mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintah, dalam hal ini kebijakan yang diberikan kepada masyarakat dan investor harus mengandung makna yang baik guna kesejahteraan yang merata dan dapat dirasakan secara adil baik oleh masyarakat maupun oleh pengusaha (investor). Selain itu masyarakat dan investor harus sejalan beriringan saling keterikatan keadilan agar kedua pihak tersebut berjalan dengan baik. Seperti, perlunya kewajiban investor mempekerjakan masyarakat desa sebagai pegawai di perusahaan tersebut dengan adil, memberdayakan masyarakat desa, memberikan bantuan – bantuan sosial dengan program Coperate Responsibility Social (CSR) Perusahaan, menjaga kelestarian lingkungan masyarakat desa, mendukung dan menjaga nilai – nilai budaya serta kearifan lokal masyarakat desa. Sehingga masyarakat dan pengusaha akan berjalan dengan baik dan akan terciptanya checks and balances (keseimbangan).

Gambar

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan pengusaha (investor) harus bisa memberikan dampak positif secara luas kepada masyarakat desa agar masyarakat desa tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, menjaga kearifan lokal, menjaga norma-norma sosial kemasyarakatan sehingga masyarakat desa tetap pada tatanan masyarakat yang baik dalam segi agama, budaya, pendidikan dll. Oleh karena itu pemerintah dalam memberikan kebijakan harus relefan dan efektif. Sedangkan pengusaha (investor) harus memberdayakan masyarakat desa dari berbagai bidang. Jangan sampai masyarakat desa hanya menjadi penonton dari aktifitas – aktifitas perusahaan.

Selayang Pandang Basic Foundation

LOGO BASIC

Oleh: Rai Yuk(Financial Deputy of Basic Foundation)

Basic Foundation adalah singkatan dari Banten Education and Science Centre Foundation atau Yayasan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Banten. Yayasan ini didirikan pada Maret 2014 oleh para pendirinya yaitu H. Ibud Sihabudin, SE., Ujang Giri, S.IP dan Hamid, S.Kom yang merupakan putra daerah Provinsi Banten. Yayasan ini dibentuk dengan tujuan untuk ikut serta dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengetahuan di Banten.

Saat ini Basic Foundation dipimpin oleh Ujang Giri, S.IP sebagai Ketua Yayasan dan Irwan Lahardi sebagai Sekretaris Yayasan. Beberapa program nyata yang akan segera dilaksanakan antara lain pelatihan-pelatihan (workshop) berkaitan dengan pendidikan, menyelenggarakan pendidikan formal dan informal, serta melaksanakan bantuan-bantuan pendidikan baik melalui sumbangan (filantrofi) maupun kegiatan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa.

Selain di bidang pendidikan, Basic Foundation menghendaki untuk ikut serta mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sosial melalui berbagai macam kajian dan penelitian. Pengembangan ilmu pengetahuan ini diarahkan untuk bisa diterapkan oleh stakeholder terkait, salah satunya Pemerintah Daerah. Konsen kajian pertama yang akan dilakukan oleh Basic Foundation adalah mengenai Reformasi Birokrasi di Provinsi Banten. Hal ini sangat perlu bagi terwujudnya cita-cita dan tujuan Provinsi Banten melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan good and clean governance.

Selain itu, Basic Foundation memiliki tujuan pula di bidang sosial, kesehatan dan lingkungan hidup. Pada saatnya nanti Basic Foundation memiliki tujuan untuk mengembangkan fasilitas kesehatan gratis di daerah-daerah terpencil serta memberikan bantuan bagi orang-orang berkebutuhan khusus. Sebagai sebuah lembaga baru, Basic Foundation yang diharapkan membawa nafas baru dalam peningkatan kualitas masyarakat baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial. [AC]